Dasar-Dasar Islam untuk Pemula

Dasar-Dasar Islam untuk Pemula. Blog baru berisi kumpulan artikel keislaman yang menerangkan dasar-dasar ajaran Islam untuk pemula. Cocok bagi pemula bagi yang ingin mendalami ajaran Islam. Alamat URL-nya http://inilahrisalahislam.blogspot.com/

Blog INILAH ISLAM ini berisi Kamus Islam, Mutiara Hikmah, Konsultasi Islam, Memahami Islam, dan lain-lain. Silakan langsung menuju Blog INILAH ISLAM. Baca lebih lanjut

Iklan

Selamat Idul Fitri 1429 H

Taqabbalallahu minnaa wa minkum... Amin...! *

Taqabbalallahu minnaa wa minkum... Amin...! *

MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok

Majelis Ulama Indonesia sedang membahas kemungkinan dikeluarkannya fatwa haram untuk mengkonsumsi rokok. Seperti diketahui, sejak setahun lalu MUI terus mengkaji dan mempertimbangkan berbagai dampaknya, apabila nantinya fatwa tersebut dikeluarkan. “Akhir tahun ini, kita akan membahas dengan sejumlah ulama, dan fatwa akan diberlakukan secara nasional jika dalam rapat tersebut menyetujui fatwa haram, ” kata Ketua MUI Amidhan di kantor MUI, Jakarta, Selasa (12/8).

Menurutnya, fatwa haram ini sesungguhnya bukan lagi hal baru di MUI, karena di beberapa negara telah menerapkan rokok sebagai barang haram. Pada Juli lalu, lanjutnya, telah diadakan rapat koordinasi daerah (rakorda) wilayah Sumatera yang telah menetapkan fatwa haram bagi rokok. Namun, menurutnya, ketetapan itu masih akan dibicarakan dengan sejumlah ulama dalam rapat ijtima. Sebelumnya Amidhan menambahkan, MUI Pusat telah menentukan fatwa makruh pada rokok, lima tahun yang lalu.

Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Ikatan Ahli Kesehatan pun mendesak MUI agar segera menetapkan fatwa haram bagi rokok. Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak dan ikatan ahli kesehatan pun mendatangi kantor MUI untuk membicarakan tentang hal tersebut.
Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi berharap, dengan ditetapkannya fatwa haram bagi rokok akan menekan angka perokok di kalangan anak. “Ini akan membentuk paradigma baru tentang bahaya merokok. Yang penting Pemerintah juga harus ikut tanggap dalam upaya ini, ” ujarnya. (eramuslim).*

Menag Haramkan Petugas Haji Berbisnis di Tanah Suci

MENTERI Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengharamkan petugas haji untuk mencari tambahan penghasilan saat betugas melayani jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. “Kalau ada petugas haji yang mencari tambahan dengan menjual voucher atau tambahan lain, saya akan coret, ” katanya saat membuka pelatihan petugas haji PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (11/8) malam.

Di hadapan 836 petugas haji di Arab Saudi dari berbagai daerah se-Indonesia itu, Menag menyatakan pihaknya akan menaikkan honor petugas, karena itu pihaknya melarang untuk mencari tambahan. “Jangan sampai kadal Mesir juga dijual, karena itu saya harapkan untuk kosentrasi melayani jamaah haji secara profesional, ikhlas, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk kebaikan bersama, ” tukasnya.

Sehubungan dengan keterbatasan perumahan haji akibat perluasan Masjidil Haram, Menag akan mempertimbangkan kembali untuk menambahkan jumlah kuota pada pelaksanaan ibadah haji 1429H. “Kita sudah lebih banyak dari pada ketentuan yang ada malu sama yang lain, nanti rumahnya di mana? Disatu sisi menuntu tambahan kuota, disisi lain memaki saya karena rumahnya yang jauh, ” ujarnya.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam pidato yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes Dr I Nyoman Kandun mengingatkan, para petugas untuk menjaga nama baik bangsa dan negara di Tanah Suci. “Beri pelayanan yang baik dan ramah kepada jamaah haji, tanggalkan atribut selama menjadi petugas. Tak ada beda antara petugas kesehatan dan non-kesehatan, karena semuanya adalah pelayan. Sayyidul qaum qodimi, setiap pemimpin suatu kaum adalah pelayan, ” katanya.

Menurut dia, petugas haji pada hakekatnya adalah pelayan publik, karena itu hendaknya memberikan pelayanan yang prima. Seperti diakuinya, sampai saat ini masih ada jamaah haji yang kecewa dengan pelayanan para petugas haji. “Pelayanan masih kurang profesional. Kendalanya antara lain petugas yang membimbing masalah agama atau ibadah justru tak mengerti atau kendala bahasa,” katanya.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes Dr I Nyoman Kandun mewakili Menkes Dr dr Siti Fadilah Supari menilai pelayanan kesehatan mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. “Indikasinya, angka kematian menurun 30 persen, terutama penyakit pernafasan dan pencernakan yang dialami mayoritas jamaah Indonesia yang sudah tua dan mudah kelelahan, ” pungkasnya. (eramuslim).*

Berikan Hak Libur Idul Fitri, Sebuah Perusahaan AS Diancam Diboikot

Kelompok sayap kiri di Amerika Serikat (AS) mengecam perusahaan Tyson Foods dan organisasi Serikat Pekerja Department Store, grosir, dan eceran di Tenesse yang memberikan hak libur pada hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang Muslim. Kelompok sayap kiri itu mengecam pemberian hak libur tersebut dan mengatakan bahwa mereka berada di negara AS yang berdasarkan agama Kristen.

Serikat pekerja itu berhasil meminta perusahaan pengolahan daging unggas Tyson Foods di Shelbyville, sekitar 40 mil selatan Nashville, untuk memberikan jatah libur pada hari raya Idul Fitri pada sekitar 250 pekerjanya yang berasal Somalia. Mereka berargumen, daripada jatah libur diberikan pada peringatan Hari Buruh, lebih baik jatah libur diberikan pada hari raya Idul Fitri- salah satu hari besar bagi umat Isla-dengan tetap diberikan bayaran, karena Hari Buruh adalah salah satu dari delapan hari libur resmi di AS di mana pekerja tetap mendapat bayaran.

Awalnya, banyak orang yang tidak mengetahui perubahan hari libur ini, sampai beritanya dimuat di sebuah koran lokal dan langsung memicu reaksi keras dari kelompok-kelompok sayap kiri di AS. Mereka mengecam dan mengkritik serikat pekerja dan perusahaan Tyson Foods yang telah memberikan hak libur saat hari raya Idul Fitri bagi para pekerja yang Muslim. “Serikat pekerja itu ada di AS, negara yang berbasiskan kekristenan. Anda menyebut diri Anda orang Amerika? Apa Anda sudah lupa dengan serangan 11 September?” tulis seseorang yang tidak diungkap jati dirinya pada organisasi Serikat Pekerja tersebut seperti dilansir surat kabar New York Times.

Ada juga yang menulis, “Anda tidak punya hak untuk mengubah Hari Buruh. Para pekerja Muslim harus mengikuti aturan Hari Buruh dalam kehidupan mereka, jika mereka ingin tinggal di Amerika”. Selain mengecam, kelompok sayap kiri, para blogger anti-imigran dan komentator dari kelompok konservatif juga menyerukan boikot terhadap perusahaan Tyson Foods.

Meski mendapat kecaman, Presiden Serikat Pekerja Department Store, Grosir dan Eceran Stuart Appelbaum tetap mempertahankan keputusannya. “Kami yang beraktivitas di gerakan buruh meyakini bahwa serikat-serikat pekerja hanya akan kuat jika semua pekerjaan memberikan perlindungan pada kemuliaan semua agama, termasuk umat Islam, ” tukas Appelbaum yang juga menjadi Presiden Komite Buruh Yahudi. “Apa yang kami negosiasikan adalah keinginan dari para pekerja,” sambungnya.

Menurut aktivis serikat pekerja seperti dikutip Times, Tyson Foods pernah dipaksa untuk menutup perusahaannya tahun 2007 lalu, ketika hampir 250 pekerjanya-dari total 1.200 pekerja-yang berasal dari Somalia meminta hari libur pada saat Idul Fitri. Tysoon Foods, masih menurut Times, cukup akomodatif memberikan fasilitas untuk keperluan rohani bagi para pekerjanya dengan menyediakan tiga pembimbing rohani Kristen, menyediakan tempat untuk salat bagi Muslim juga untuk tempat untuk beribadah bagi pekerjanya yang Kristen. (al-arby/eramuslim).*

Isu Hukum Syariah Guncang Inggris

JUMLAH umat Islam di Inggris diperkirakan “hanya” 1,5 juta orang. Namun, mereka punya harapan untuk melaksanakan Undang Undang Syari’ah Islam. Pelembar “bola panas” tentang peluang bagi kaum Muslim itu adalah Kepala Kehakiman Wilayah Inggris dan Wales, Lord Nicholas Phillips. Dalam pernyataannya yang dilansir beberapa koran Inggris, awal bulan lalu (4/7), ia menilai umat Islam di Inggris sebaiknya dapat tinggal di bawah UU Syariah.

Philips mengatakan, hukum Islam bisa diterapkan di Inggris Raya sebagai bagian dari sistem hukum di negeri itu. Phillips mendukung pernyataan Uskup Agung Canterbury, Rowan Williams, tentang sarannya bahwa aspek UU Syariah Islam sebaiknya diadopsi di Inggris. Menurut Philipis, hukum Syariah bisa diadopsi guna memutuskan perselisihan-perselisihan perkawinan dan keuangan di kalangan umat Islam.

“Hukum-hukum itu harus diakui. Tapi jika ada sanksi-sanksi yang tidak sejalan dengan persyaratan hukum mediasi yang disepakati, maka kasusnya harus diselesaikan berdasarkan hukum yang Inggris dan Wales,” ujar Phillips dalam pidatonya di East London Muslim Centre.
Meski demikian, Philips tetap tidak menyetujui hukuman cambuk dan rajam sebagaimana yang ada dalam Islam diberlakukan di Inggris dan Wales. “Sejauh ini, berdasarkan hukum yang berlaku, mereka yang tinggal di negeri ini diatur oleh hukum Inggris dan Wales dan harus mematuhi juridiksi pengadilan di Inggris dan Wales,” jelas Phillips.

Kalangan Muslim Inggris sendiri — diperkirakan mencapai sekitar 1, 6 juta jiwa– menyetujui jika hukum Islam jadi diadopsi di negara itu, sebagaimana diusulkan Lord Nicholas Phillips. Seorang pengacara dan Pimpinan Dewan Arbitrase Muslim, Syekh Faiz Siddiqi, mengatakan, para kritikus yang menolak hukum Islam di Inggris mesti menyetujui usulan mengadopsi hukum Islam sebagai bentuk pemecahan perselisihan di negeri itu.

Senada dengan Faiz, Pemimpin Hakim Arbitrasi Muslim, Shamim Qureshi, juga mengatakan, aplikasi hukum Islam bisa bermanfaat dalam penyelesaian perselisihan pernikahan. Qureshi adalah hakim di pengadilan Wolverhampton. Ia termasuk sedikit Muslim yang bisa menjadi hakim di Inggris.

Pengadilan Arbitrase Muslim dibentuk tahun lalu, guna menawarkan resolusi alternatif perselisihan keluarga dan masalah berkaitan dengan waris Pengadilan Arbitrasi Muslim, yang didirikan tahun yang lalu, menawarkan pemecahan alternatif perselisihan keluarga, perkawinan paksa, dan perselisihan tentang utang, hal komersial, dan warisan. (islamonline.net/hidayatullah.com).*

OKI Imbau Masyarakat Jerman Tolak Kongres Anti-Islam

Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendesak semua lapisan masyarakat di Jerman menentang rencana pelaksanaan konferensi anti-Islam yang akan digelar di negara itu bulan September mendatang. OKI menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang rencana pelaksanaan konferensi yang bertajuk “Anti-Islamization Congress” tersebut. Keprihatinan OKI disampaikan dalam pernyataan resminya yang dirilis Sabtu (9/8). OKI menyatakan, kongres itu bertujuan untuk memicu sentimen anti-Muslim di Eropa. “Motivasinya adalah rasa kebencian, ” tegas OKI.

“Anti-Islamization Congress” akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 September di Cologne, kota keempat terbesar di Jerman. Kongres itu diorganisir oleh organisasi kanan jauh Pro Koeln (memiliki lima wakil di Dewan Kota Cologne sejak tahun 2004) dan partai politiknya Pro NRW. Mereka akan mengundang kelompok-kelompok kiri jauh dan sejumlah tokoh politik Eropa antara lain Jean-Marie Le Pen dari Prancis, Heinz-Christian Strache dari Austria dan Filip Dewinter dari Belgia.

Pro-Koeln adalah salah satu kelompok yang menggagas kampanye anti pembangunan masjid di Cologne, kota di Jerman di mana terdapat sekitar 120.000 warga Muslim. Sebagian anggota Pro Koeln juga aktivis yang diidentikan dengan gerakan neo-NAZI. Kelompok ini menjadi salah satu kelompok yang diawasi oleh badan intelejen Jerman karena aktivitasnya melakukan genarisasi dan kerap melontarkan fitnah terhadap warga minoritas di Jerman, utamanya Muslim.

Dalam pernyataannya, OKI mengingatkan masyarakat Jerman bahwa kongres anti-Islam akan merusak hubungan yang harmonis antara para penganut agama yang berbeda di Jerman. “Kongres itu berpotensi menimbulkan ancaman terhadap hubungan yang damai dan harmonis di tengah masyarakat, ” kata OKI. Oleh sebab itu, OKI yang beranggotakan 57 negara Muslim menyerukan agar seluruh masyarakat Jerman menentang pelaksanaan kongres tersebut. “OKI berharap semua lapisan masyarakat di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya dengan keras menentang pelaksanaan ‘Anti-Islamization Congress” dan menolak segala bentuk kampanye bernuansa rasis dan kebencian, ” tegas OKI.

Beberapa organisasi di Jerman sudah menyatakan penolakannya dan kecamannya atas rencana kongres itu dan menggelar kampanye boikot atas kongres anti-Islam tersebut lewat situs internet http://www.hingesetzt.mobi/cmsurging. (iol/eramuslim.com).*