Penolakan RUU Pornografi Dilatarbelakangi Islamophobia

Gerakan sekularisasi dan Islamophobia atau ketakutan terhadap Islam diduga melatarbelakangi aksi penolakan RUU Pornografi dan Pornoaksi yang akan disahkan DPR.

Semua gerakan itu menghendaki agar Indonesia menjadi negara sekuler dan jauh dari norma agama, kata Direktur Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM (Puskohham), Drs. Ansari Yamamah, MA kepada ANTARA di Medan, Senin.

Menurut Ansari Yamamah , penolakan terhadap RUU Pornografi lebih didominasi pengaruh kelompok yang mengalami Islamophobia atau ketakutan terhadap pemberlakuan ajaran Islam.

Kelompok tersebut tidak ingin Indonesia yang menganut azas Ketuhanan Yang Maha Esa terus dikenal sebagai negara beragama. Kelompok itu “mengkambinghitamkan” kebebasan berekspresi sebagai “alat” untuk menolak RUU yang membatasi praktik yang melanggar susila tersebut.

Indonesia ingin dijadikan sebagai negara sekuler yang memisahkan norma agama dan ketentuan dalam berbangsa dan bermasyarakat, kata Ansari .

Padahal sebagai bangsa timur Indonesia dikenal dan dihormati dunia Internasional karena memiliki kriteria sebagai negara beragama, kata Dosen IAIN Sumut itu.

Ia menambahkan, pemberlakuan UU Pornografi jika disahkan DPR nantinya diyakini tidak akan mengurangi ketertarikan turis terhadap wisata di Indonesia, sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian warga Bali.

Jika UU Pornografi diberlakukan, Pemda Bali dapat menyikapinya dengan membuat peraturan daerah (perda) dengan membatasi atau melokalisasi area berbikini.

Kebijakan tersebut terbukti efektif sebagaimana diberlakukan Malaysia dan beberapa negara di Timur Tengah seperti Sudan dan Syria. Bahkan, kata Ansari, Belanda yang merupakan negara “sekuler sejati” juga membatasi praktik pornografi dengan melarang rakyatnya untuk telanjang di depan umum.

Warga hanya boleh telanjang atau memakai pakaian bikini di tempat tertentu seperti di Pantai Scheveningen di Kota Den Haag, kata alumni Leiden University Belanda itu

Tak Ada Alasan Untuk Menolak

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi sebenarnya tidak perlu dilakukan, apabila masyarakat mempunyai komitmen yang kuat untuk perbaikan bangsa dimasa depan. Tidak dipungkiri, terdapat fakta-fakta yang memperlihatkan adanya kerusakan moral bangsa akibat persebaran pornografi di media massa oleh industri hiburan.

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi sebenarnya tidak perlu dilakukan, apabila masyarakat mempunyai komitmen yang kuat untuk perbaikan bangsa dimasa depan. Tidak dipungkiri, terdapat fakta-fakta yang memperlihatkan adanya kerusakan moral bangsa akibat persebaran pornografi di media massa oleh industri hiburan.

“Ini yang menjadi keprihatinan kita yang harus diatasi oleh sebuah UU. Oleh karena seharusnya kita tidak perlu keberatan terhada pengaturan industri hiburan yang berbau seks, dan tayangan porno yang jelas-jelas merusak generasi muda dan anak-anak kita, sehingga sebenarnya tidak perlu ada pro kontra lagi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam kesempatan acara buka puasa bersama media dan ormas Islam, di kediamanannya, Jakarta Selatan, Ahad malam.

Akan tetapi, ia mengingatkan supaya RUU itu tidak perlu menafikan budaya-budaya yang sudah ada, dan menjadi milik suku bangsa di Indonesia yang merupakan khazanah budaya nasional. “Kalau menyangkut bagaimana budaya Bali, Papua, Manado dan sebagainya jangan diganggu oleh UU. Saya ketahui dari teman-teman di DPR UU itu tidak mengarah pada penghilangan eksistensi budaya Bali, Papua dan lainnya,” ujarnya.

Namun, lanjut Din, UU tidak mengarah kesana tapi lebih pada pembelaan terhadap masyarakat baik kaum perempuan, laki-laki, dan anak-anak terhadap gempuran budaya yang berasal dari luar yang merusak moralitas bangsa.

Mengenai dukungan Muhammadiyah terhada RUU Pornografi, Din menegaskan RUU sudah cukup lama, sekitar 7 tahun terkatung-katung, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak dan tidak menyepakatinya. “Janganlah melihat UU ini sebagai sebuah persepsi atau praduga yang seolah-olah menguntungkan pihak tertentu. Saya tahu yang tidak diuntungkan dalam UU ini adalah industri hiburan yang selama ini bebas merajalela,” tandasnya.

Din pun menyampaikan keprihatinannya dimana ada bulan suci Ramadhan masih ada klub malam yang menampilkan pertunjukan tarian porno di dalamnya. “Ini yang harus diatur, masak kita gak setuju mengatur tayangan porno seperti itu, disinilah kalbu kita akan berbicara,” tukasnya. (fui.or.id).*

Satu Tanggapan

  1. Mau ada UU pornografi maupun tidak, jika mental manusianya bejad ya tetep saja bejad.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: