Aktivis Perempuan Ngotot Tolak RUU Pornografi

JIKA tak ada aral-melintang, DPR rencananya mengesahkan Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP)) menjadi undang-undang (UU) pada 23 September 2008. Pihak terkait masih melakukan pembahasan secara intensif, di antaranya adalah panitia kerja (panja) DPR, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Menteri Pemberdayaan

Apa makna jilbabmu, wahai ibu....?

Apa makna jilbabmu, wahai ibu....?

Perempuan.

Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ahad (14/9), menyatakan penolakannya.  Menurut mereka, RUUP itu sebagai bentuk intervensi pemerintah atas ruang privat perempuan.  Direktur Kalyanamitra, Rena Herdiyani, menilai draf RUU yang ada sekarang memiliki muatan yang sama dengan RUU sebelumnya. Pasal-pasal dalam RUU ini juga dinilai menggunakan bahasa yang multitafsir, sehingga dapat merugikan masyarakat, terutama kaum perempuan.

RUU Pornografi (semula bernama RUU Anti Poronografi dan Pornoaksi) telah lama dibahas dan menimbulkan kontroversi. Umumnya, gelombang protes datang dari aktivis perempuan. “Ini kan menjelang pemilu. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti dipaksakan, hanya untuk menarik simpati masyarakat,” kata Rena Herdiyani. Definisi pornografi, menurut Direktur LBH Apik Estu Rakhmi Fanani, masih belum jelas.

Di pihak lain, umumnya ormas Islam mendukung RUUP. Pada 18 Maret 2006 silam, dalam sebuah pernyataan resmi yang ditandatangani KH. Sahal Mahfudz (Rais Am), Prof. Dr. Nasarudin Umar (Khatib Am), H. A. Hasyim Muzadi (Ketua Umum), dan Dr. Endang Turmudzi (Sekretaris Jenderal), Pengurus Besar NU (PBNU)  mengatakan PBNU mendukung sepenuhnya RUU Pornografi/RUU APP. “PBNU mendukung sepenuhnya RUU-APP untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU), karena sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan moral masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, dengan tetap memperhatikan masukan-masukan yang ada.”

PBNU juga mengajak semua elemen organisasi di bawahnya untuk mendukung sikap organisasinya. “PBNU menginstruksikan NU menginstruksikan kepada PWNU dan PCNU se Indonesia agar mengambil sikap yang selaras dengan pernyataan PBNU ini.

Sikap serupa ditunjukkan PP Muhammadiyah, Persis, PUI, dan ormas Islam lain. Saat menyambut Tahun Baru Hijriyah 1427, tanggal 2 Februari 2006, Muhammadiyah mengadakan Pernyataan Bersama dengan PBNU terhadap masalah ini.

Dalam pernyataan bersama yang diwakili K.H. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PB NU) dan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) mereka mengatakan, “PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah menyerukan gerakan moral antipornografi dan pornoaksi secara serius dan sistemik, karena keduanya merupakan hal yang sangat berbahaya lantaran telah terbukti merusak moral dan ketahanan bangsa, khususnya generasi muda, yang menjurus pada pola hidup hedonistik. Dewasa ini pornografi dan pornoaksi telah menjadi alat untuk merontokkan tata budaya Indonesia dan telah menjadi kegiatan industri. Untuk itu DPR RI diminta agar segera menyelesaikan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi demi kemaslahatan bersama.” [hidayatullah.com].*

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: