Fatwa Haram Rokok Mesti Didukung

KEINGINAN Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Seto Mulyadi, agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram merokok dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak akan bahaya rokok mendapat disambut baik dari Anggota DPR.

“Saya mengapresiasi kalau MUI mau mengeluarkan fatwa haram merokok yang berdampak terhadap perlindungan anak-anak di Indonesia. Karena selama batas makruh, berarti jika dikerjakan mendapat cela, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Padahal dari segi kesehatan, lebih banyak negatifnya,” kata anggota Komisi VIII DPR DH Al-Yusni, di Jakarta, Rabu (13/8).

Ia mengungkapkan keprihatinannya, saat ini jumlah perokok pemula makin meningkat, dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dimasa datang. Al-Yusni menyakinkan apabila fatwa ini benar-benar dikeluarkan, akan ada terjadi penurunan jumlah anak yang merokok, meski mungkin jumlahnya tak terlalu signifikan. “Sebagai isu masal akan menunjukkan kepada masyarakat, ternyata MUI memiliki sudut pandang yang cukup menarik dan bagus. Apalagi kerangkanya meminimilisir perokok,” jelas politisi asal PKS ini. Dia mengakui, fatwa MUI memang belum sampai mengarah jauh ke ranah hukum positif. Apalagi untuk sampai pada undang-undang khusus yang melarang rokok. “Tetapi paling tidak, ada masukan berupa pandangan ulama bahwa ini sangat membahayakan,” katanya.

Sedangkan kalau konsekuensi pada undang-undang, lanjutnya, akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Nantinya akan berbeda sisi, misalnya dari soal produksi, tenaga kerja, akan ada pro-kontra. “Tetapi kali ini, kita harus memberi dukungan besar bagi MUI,” pungkasnya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin menilai, fatwa tersebut boleh-boleh saja dibuat asalkan dengan didorong oleh pemerintah dengan memotong mata rantai industri rokok tersebut. “Ya Presiden dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan harus tegas untuk memotong lingkaran setan industri rokok, ” ujarnya.

MUI sendiri masih mempertimbangkan mudharat lainnya, apabila untuk saat ini mengeluarkan fatwa haram merokok, meski di beberapa negara telah menetapkan rokok sebagai barang haram. “Kita belum bisa mengeluarkan fatwa haram, karena kita masih mempelajari mudharat lain, apabila fatwa rokok haram dikeluarkan,” ujar Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis(25/10). Menurutnya, yang masih menjadi pertimbangan saat ini adalah nasib para petani tembakau, dan juga ratusan karyawan yang bekerja di pabrik rokok.

MUI belum dapat menyelesaikan berbagai kendala yang ditimbulkan oleh rokok baik dari segi aspek perseorangan maupun sosialnya, sebab prosesnya untuk di Indonesia tidak semudah yang terjadi di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Malaysia, di mana lembaga fatwanya sudah lebih dulu menetapkan rokok sebagai barang haram. “Di negara-negara itu tidak ada petani tembakau ataupun pabrik rokok, jadi lebih mudah mengeluarkan fatwa haram, kalau di Indonesia kondisinya seperti itu juga mudah dibuat fatwanya,”jelasnya.

Ma’ruf mengaku, perdebatan soal haram atau tidaknya rokok ini sudah berlangsung lama di MUI, karenanya MUI terus mengumpulkan data-data konkret untuk melihat mudharat yang terbesar. Sebab rokok itu yang haram bukan zatnya, tetapi dampak akibat mengkonsumsi. Ia menambahkan, salah satu ormas Islam, yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sudah mengharamkan rokok bagi para anggotanya.

Sebelum MUI mengeluarkan fatwa rokok haram, Ma’ruf meminta agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan setelah itu, antara lain membuka lapangan kerja baru bagi petani tembakau dan karyawan pabrik rokok. (eramuslim).*

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: