Mengenang Moh. Natsir : Mujahid Dakwah Legendaris

SERATUS tahun silam, 17 Juli 1908, lahir seorang bayi laki-laki dari rahim seorang ibu, Khadijah, isteri Idris Sutan Saripado, di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bayi itu diberi nama Mohammad Natsir, sosok mujahid dakwah yang kini “melegenda”.
Bagaimana kisah perjuangan dakwah M. Natsir? Berikut adalah tulisan Agus Basri, dirangkum dari hasil wawancaranya belasan kali tak lama sebelum M. Natsir menghadap ke haribaan Allah SWT tahun 1993.

***

SEBAGAI da’i, Mohammad Natsir seorang yang santun bertutur kata. Maka tidak heran, ketika asas tunggal dipaksakan rezim Soeharto, Ketua DDII ini menulis himbauan berjudul Dengarlah Suara Kami. Adapun sebagai politisi, ia lihai berdebat. Dalam sebuah tulisannya, Bung Karno menyatakan: “Zaman modern sudah ada detergen, maka tidak perlu kita mencuci bekas jilatan anjing menggunakan tanah dan menggosoknya hingga tujuh kali.”

Muhammad Natsir, cerdas membalas sebagai jawaban atas retorika Bung Karno. “Jika dengan alasan sudah ada sabun detergen lalu tidak perlu pakai tanah bersihkan bekas jilatan anjing, sekarang sudah ada bedak, apakah bedak boleh digunakan untuk bertayamum menggantikan debu?”

Begitulah Natsir, tokoh penting dalam masa-masa penentu Negara Indonesia –berbentuk Federal atau Negara Kesatuan– terus disisihkan ke tepian.

Perdana Menteri pertama NKRI ini, setelah mengingatkan Presiden Soekarno agar kembali ke UUD 1945 dengan mendirikan PRRI, kian jauh dipinggirkan. Juga dilupakan. Namun justru di situlah – ‘musuh’ Soekarno dalam perdebatan (polemik) di media massa pada masa-masa perjuangan dan ‘sahabat’ di awal kemerdekaan ini– meraih masa kematangannya, menjadi seorang negarawan sejati, ulama kenamaan yang dipercaya menjadi Ketua Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Se Dunia) dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Pasca kematian mantan Presiden RI ke-2 Jenderal Soeharto pada 27 Januari 2008, para kroninya ramai-ramai mengusulkan Soeharto agar diberi gelar Pahlawan Nasional. Namun tokoh yang satu ini, Mohammad Natsir, sekalipun jasanya begitu besar bagi republik ini, hingga sekarang gelar Pahlawan Nasional seakan kian menjauh darinya.

Inilah hasil wawancara belasan kali yang dilakukan Agus Basri, di kantor DDII jalan Kramat Raya, di dalam mobil sepanjang perjalanannya menuju kediaman beliau, dan di rumahnya yang amat sederhana, dengan warna hijau muda yang sudah kusam pula, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tak lama sebelum Bapak M. Natsir menghadap ke haribaan Allah SWT tahun 1993. Berikut penuturannya yang panjang.

Tulisan ini sebelumnya terlebih dulu telah dibaca oleh M. Natsir, yang pernah menjadi wartawan, kolomnis handal, bahkan sedari muda mahir berbahasa Inggris, Arab, Belanda, Prancis, dan Latin.

Dakwah Bil Hal
Pada tanggal 17 Juli 1908, saya dilahirkan dari pasangan suami-isteri Idris Sutan Saripado – Khadijah di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga Muslim yang taat. Ayah saya seorang juru tulis kontrolir, banyak mendorong saya agar mendalami agama. Kebetulan, pada waktu itu letak rumah kami berdekatan dengan masjid.

Demikianlah, sejak kecil mengaji jadi makanan saya sehari-hari. Sejak di HIS (Hollandsch Inlandsche School) saya sudah mengaji di surau. Menginjak kelas dua, saya tinggal di rumah seorang saudagar, Haji Musa namanya, di Solok. Selepas maghrib, malam hari saya mengaji. Mencari guru, tempat saya untuk berdialog. Kebetulan waktu itu ada guru mengaji tamatan sekolah di Sumatera Thawalib.

Dorongan untuk belajar agama dari orangtua begitu kuat. Pagi saya sekolah umum, sore masuk madrasah diniyyah, dengan belajar bahasa Arab, dan malam hari mengaji. Di situ, guru-gurunya sangat aktif berdakwah. Melihat saya bersungguh-sungguh, guru itu tertarik. Lalu, saya diberikan pelajaran ekstra. Lama-lama saya bisa mengaji kitab kuning, sementara teman-teman lain belum bisa membacanya.

Waktu itu, seorang meester in de rechten adalah seorang yang luar biasa. Jadi, cita-cita saya menjadi Meester –sekarang disebut sarjana hukum. Sampai di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), semuanya saya lalui dengan nilai baik. Malah dapat beasiswa dua puluh rupiah sebulan. Bisa beli buku dan keperluan lain.

Padahal saya sekolah sambil cari kayu bakar, memasak, membuat sambal, dan mencuci pakaian sendiri. Masih sempat pula ikut pandu Natipij (Nationale Islamitische Padvindrij) dari organisasi pemuda Jong Islamieten Bond (JIB). Akhirnya, saya lolos dan masuk AMS (Algemeene Middelbare School) di bandung, juga dengan mendapatkan beasiswa sebesar tiga puluh rupiah sebulan. Di Bandung itulah pikiran saya berubah. Ternyata yang bagus itu tak cuma meester.

AMS (A-II), bahasa Belanda saya tidak fasih. Saya sering diejek. Soalnya, waktu sekolah di Padang, yang dipakai sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Sedangkan di Bandung, saya bertemu dengan anak-anak dari Jawa yang kemampuan bahasa Belandanya jauh lebih tinggi. Saya kebingungan juga. Makanya saya belajar sungguh-sungguh. Saya dapat angka tinggi untuk bahasa Latin yang begitu sulit.

Di Bandung, sejak kelas satu, saya tetap belajar agama tanpa mengurangi ketekunan belajar di sekolah. Malah saya sempat jadi anggota perpustakaan museum dengan membayar iuran tiga rupiah sebulan. Saya selalu dikirimi buku-buku baru dari perpustakaan itu. Membaca jadi tabiat saya waktu di Bandung.

Ada tiga guru yang mempengaruhi alam pikiran saya. Pertama, Tuan Hassan –Pimpinan Persis (Persatuan Islam) Bandung, Haji Agus Salim, dan Syekh Ahmad Soerkati –pendiri Al Irsyad. Kalau ke rumah Tuan Hassan, saya selalu menanyakan sesuatu persoalan, lalu kami berdiskusi. Dari situ, saya diberi sejumlah buku, seperti Tafsir Al-Furqon dan Tafsir The Holy Qur’an karya Muhammad Ali.

Saya juga aktif di JIB Cabang Bandung. Di situ saya belajar politik, mengetahui bagaimana perjuangan kita, mengenal Prawoto Mangkusasmito, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Budi Utomo yang berdiri tahun 1908, PSI (Partai Syarikat Islam) –sebelum akhirnya menjadi PSII, dan Muhammadiyah pada 1912, saya ikuti. Saya mulai terlibat dalam gerakan Islam di bidang politik.

Setelah tamat AMS, sebetulnya saya mendapat beasiswa untuk kuliah di Fakultas Hukum, tapi saya memilih tidak melanjutkan kuliah. Saya lebih tertarik melihat persoalan-persoalan masyarakat, persoalan politik. Politik oposisi di mata saya waktu itu sebagai orang jajahan sangat mengesankan. Persoalan masyarakat yang saya hadapi lebih menarik. Saya merasa berdosa kalau itu saya tinggalkan. Waktu saya mengambil keputusan untuk tidak kuliah, banyak juga yang terkejut. Tuan Hassan sendiri, yang dekat dengan saya, kaget.

Persoalannya tinggal bagaimana menjelaskan kepada orangtua. Waktu saya pakansi terakhir setamat AMS, saya temui Ibu dan Bapak. Saya katakan terus terang bahwa saya tidak tertarik lagi jadi meester. Saya mau terjun mendirikan sekolah saja. Takut juga saya kalau-kalau orangtua jadi kecil hatinya. Ternyata mereka tertarik juga dengan gagasan saya. Umi, ibu saya, setuju. Bapak saya juga setuju. Jadi, itu saya anggap sebagai karunia Ilahi. Sebab, kalau beliau-beliau mengerenyut, ya, saya merasa salah juga ‘kan.

Saya mulai mengajar di sebuah sekolah MULO. Salah seorang muridnya adalah Dahlan Djambek, yang belakangan terlibat dalam PRRI. Saya mengajar karena terdorong untuk mengajarkan agama. Tak diberi gaji apa-apa. Saya juga mengajar di kursus pegawai kereta api. Bentuk pengajarannya sistem diskusi. Ketika saya lihat sekolah-sekolah kita sama sekali tidak diisi dengan pengajaran agama, saya berniat membentuk pendidikan modern yang sejalan dengan pendidikan agama. Kemudian saya mendirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis).

Dengan gaya Muhammadiyah, sekolah saya itu tidak banyak berbeda. Cuma, kami lebih praktis. Misalnya, waktu itu, kami memelopori melakukan sholat Jum’at di sekolah. Juga mengajarkan kesenian untuk menghaluskan perasaan. Islam kan tidak melarang kesenian, termasuk tonil. Saya yang mengajar main biola. Tapi, ya, tidak gila-gilaan. Yang mengajar seperti Indracahya, mahasiswa THS (Technische Hooege School, sekarang menjadi ITB), dan Umi Nur Nahar yang tadinya mengajar di sekolah swasta, punya motivasi perjuangan. Saya kenal dengan Umi di JIB. Tadi, ya, kenal begitu saja… Belakangan dia jadi istri saya.

Berat juga ternyata bergelut di dunia pendidikan. Beberapa kali Umi mencopot gelangnya untuk digadaikan, demi eksistensi Pendis. Sampai sekarang gelang itu masih disimpan baik-baik.
Syahdan, pada suatu ketika, kami mendapat satu hektar tanah dari seorang kaya. Tanah itu kami manfaatkan untuk mengajar anak-anak berpraktek bagaimana bercocok tanam. Mereka memang tidak akan tinggi ilmunya, tapi di bawa terjun ke masyarakat, biar tahu bagaimana petani bekerja. Biar tahu bagaimana sulitnya petani menumbuhkan suatu barang yang bisa dijual ke pasar. Biar tahu berapa harganya. Itu kan persoalan hidup. Jadi, bukan dibaca di buku, melainkan di baca di masyarakat.

Anehnya, setelah siswa-siswa itu tamat, mereka pun mengembangkan pendidikan semacam itu di berbagai daerah, sehingga Pendis berkembang di Bogor, Cirebon, dan bahkan sampai di Banjarmasin. Mereka juga tidak mau bekerja pada pemerintah, melainkan memilih terjun ke masyarakat saja. Apakah doktrinnya begitu? Tidak didoktrinkan… Hanya dibawa ke arah berpikir demikian. Itu namanya dakwah bil hal.

Diisap Politik
Saya tertarik pada pidato Bung Karno, tapi tidak setuju seratus persen. Lalu saya menanggapinya dengan menulis. Bung Karno dulu kan suka mengejek-ejek Islam. Pada 1930 saya diminta Pak Sabirin, Ketua PSI Cabang Bandung, supaya jadi anggota PSI sebelum organisasi Islam ini berubah menjadi PSII. Sejak itu saya berkecimpung dalam politik. Apalagi saya lihat, waktu itu, PNI begitu kuat. Makanya saya perlu memperkuat diri di PSI. Tekanan saya waktu itu masih mengarah pada penulisan di Majalah Bulanan Pembela Islam yang tersebar ke seluruh Indonesia, ke pesantren-pesantren dan dibaca oleh para ulama. Oplag-nya mencapai 2.000 (dua ribu) eksemplar. Pada waktu itu, untuk majalah bulanan, oplag itu sudah banyak.

Ketika Jepang datang, saya sempat bekerja di Bandoeng Siicho, menjadi pegawai pemerintah daerah Jepang, bagian Pendidikan dan Pengajaran. Lalu Jepang merasa perlu merangkul Islam. Maka dibentuklah MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) di Jakarta, yang kemudian diberi nama Masyumi, dan semula itu bukan merupakan organisasi politik. Dulu kan partai-partai tidak ada. Padahal orang Islam mesti dikumpulkan. Paling enak sebagai wadah untuk itu adalah Majelis Islam, kendati tidak berurat seperti organisasi formal. Beberapa kiai dan pemimpin kita kumpulkan. Mereka menyampaikan informasi ke bawah, dan kita dapat informasi.

Menjelang kemerdekaan, saya ikut PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), kendati tidak begitu aktif. Yah, itu kan urusan orang-orang besar, dan lagi waktu itu saya masih muda. Saya sudah bolak-balik Jakarta-Bandung, karena saya sekretaris STI (Sekolah Tinggi Islam) –kemudian jadi IAIN dan kini ULN– yang dipimpin oleh Bung Hatta. Walaupun masih muda, karena termasuk salah seorang inti di JIB, saya sudah bergaul dengan Bung Hatta, Haji Agus Salim, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, dan Yusuf Wibisono dalam organisasi tersebut. Di situ kewajiban saya bukan lagi mengurusi masalah-masalah sosial dan pendidikan, melainkan politik. Tidak bisa melepaskan diri dari politik. Saya sudah diisap oleh politik.

Belakangan, saya jadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kebetulan? Ha ha ha… Ya, itu suatu kebetulan. Suatu ketika, di Gedung Komidi di Pasar Baru –sekarang Gedung Kesenian Jakarta– diadakan rapat Cuo Sangi In. Waktu itu saya menginap di rumah Kahar Muzakkir di Jalan Teuku Umar, Menteng. Kahar Muzakkir mengajak saya jalan-jalan ke Pasar Baru untuk menghadiri sidang KNIP, padahal saya bukan anggota KNIP. Ketika sampai di depan Gedung Komidi, saya mau menunggu saja di luar, tapi Pak Kahar Muzakkir mendorong-dorong saya agar ikut masuk. Katanya pada penjaga pintu, “Ini Saudara Muhammad Natsir..”

Demikianlah, nama saya pun ditulis oleh penjaga pintu itu dalam daftar hadir. Sejak itulah, saya jadi anggota KNIP. Ha…, ha…, ha… Dulu caranya memang tidak pakai formalitas-formalitasan. Bung Karno sendiri, waktu itu, mengangkat anggota KNIP hanya berdasarkan ingatannya aja. Si Fulan, si Fulan, dan si Fulan. Begitu…

Pada 30 Oktober 1945, KNIP meningkatkan diri dari Badan Pembantu Presiden menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat pada tanggal 25 Nopember, diumumkan jumlah anggota KNIP mencapai 232 orang. Rapat itu kemudian memutuskan membentuk Badan Pekerja, dan nama-nama Dr. Sarwono, Muhammad Natsir, serta Sudarsono diminta menyusun anggota BP sejumlah 25 orang. Saya diminta jadi ketua panitianya. Ketika pada 3 Januari 1946 saya ditunjuk menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet RI yang pertama. Dengan demikian, saya berhenti dari keanggotaan KNIP.

Waktu itu di Jakarta ada tiga kekuasaan: kekuasaan Belanda –yang mau masuk, tapi secara formal kekuasaan masih di tangan sekutu, lalu kekuasaan sekutu, dan RI. Ketiga lembaga ini bersama-sama menggunakan corong radio yang sama seminggu sekali, untuk berbicara tentang Republik Indonesia. Yang menguasai radio sebenarnya, ya, Sekutu. Kita diberi kesempatan untuk itu. Belanda juga diberi kesempatan. Umpama kita sekarang bicara, esoknya dibantah Belanda di radio itu pula. Lucu juga, ya, ha ha ha….

Sekutu tidak bisa meninggalkan Indonesia, sebab diwajibkan mengeluarkan orang-orang Jepang. Mereka tidak bisa mengeluarkan orang Jepang kalau tidak dibantu oleh RI. Karena orang-orang Jepang itu ada di pedalaman. Mereka kemudian minta kepada Republik Indonesia supaya membantu. Supaya mereka lekas pergi. Kita juga berusaha supaya Jepang keluar. Kalau Jepang keluar, kita tinggal menghadapi Belanda saja…

Dalam pertemuan KNIP dengan Kabinet –yaitu kabinet presidensial– diputuskan supaya dibentuk kabinet parlementer. Maka dipanggillah Sutan Sjahrir untuk membentuk kabinet baru, kabinet parlementer. Saya belum jadi menteri waktu itu, melainkan cuma anggota BKNIP. Bersama-sama dengan kabinet, kami menghadapi berbagai persoalan. Dalam bekerja, kami sepakat membagi-bagi pekerjaan. Sebagai anggota BKNIP, sebenarnya kami tidak usah turut mencampuri urusan lembaga eksekutif, tapi ketika itu batas eksekutif dan legislatif belum begitu jelas.

Kita harus memikirkan kekuatan kita di luar negeri. Kalau di dalam negeri ada tiga kekuatan (RI, Belanda, dan Sekutu), kita mesti memikirkan cara mengusir Belanda dengan bantuan kekuatan luar negeri. Ini politis. Oleh karena, itu penting sekali. Satu-satunnya hubungan ke luar negeri yang tepat, waktu itu, adalah dengan menggunakan radio. Dan radio yang masih dalam kekuasaan kita, ketika itu, ada juga; yaitu radio yang di Bandung.

Malam-malam, lewat pukul 21.00 sesudah rapat, kami telepon ke Bandung memberitahukan apa saja yang perlu kita siarkan. Bandung pun menyiarkan ke luar negeri, dan luar negeri, terutama radio India, menyambut. Dengan demikian, keesokan harinya sudah tersiar apa yang kita bicarakan semalam. Pada tahun 1945 itu, saya, walaupun belum jadi menteri, sudah melakukan pekerjaan sebagai Menteri Penerangan. Ha ha ha… Jadi, apa saja yang dapat kita kerjakan, ya, kita kerjakan saja; begitu…

Saya jadi anggota KNIP pada September 1945, lalu pada Januari 1946 jadi Menteri Penerangan. Itu kan waktu yang sangat singkat. Apa saja yang dilakukan selama tempo enam bulan itu sebagai Menteri Penerangan tidak formal? Membina hubungan dengan luar negeri. Umpamanya, ada kabar dari mahasiswa kita di Baghdad bahwa mereka memerlukan majalah. Lalu diterbitkanlah Majalah Bulanan Merdeka di Baghdad, untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar. Itu salah satu usaha pusat penerangan kita pada waktu itu. Pemimpin Redaksinya Imron Rosyadi, yang kemudian jadi anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI. Jadi saya lebih dulu dari orang-orang NU dalam berhubungan dengan Imron Rosyadi.

Waktu saya jadi anggota KNIP, kantornya terletak di lantai paling atas; sedangkan lantai II dipakai untuk kantor Penerangan. Yang jadi menterinya waktu itu Ali Sastroamidjojo dari PNI. Karena saya sudah tahu apa yang dikerjakan oleh seorang menteri penerangan, Sjahrir, sewaktu menjadi Perdana Menteri, meminta saya menjadi Menteri Penerangan.

Ketika saya jadi Menteri Penerangan yang pertama –saya jadi Menpen tiga kali– ada satu meja besar di kamar. Di situlah saya duduk sebagai Menteri Penerangan selama beberapa hari, sebelum kabinet pindah ke Yogya. Di Yogyalah, kami mulai membentuk Kementerian Penerangan yang serius. Kantornya itu, Iho, dekat Kali Code.

Perihal sempat jadi orang kepercayaan Bung Karno, itu ada ceritanya. Begini: dimulai ketika Sjahrir mengajukan usul kepada Bung Karno agar saya jadi Menteri Penerangan. “Hij is de man (dialah orangnya),” kata Bung Karno kepada Sjahrir. Saya belum bertemu dengan beliau waktu itu. Lantas, waktu bertemu di Yogya, kami lebih baik menghadapi yang ada, dan melepaskan apa yang telah terjadi, karena kita sedang menghadapi perjuangan yang besar. “Bagaimana kita ini, kita dulu kan cekcok,” kata Bung Karno. “Ya,” jawab saya agak bercanda. “Sekarang tidak usah, nanti saja kita ulangi.” Jadi, hubungan kami kemudian memang dekat.

Selama saya jadi Menteri Penerangan, semua pidato 17 Agustus saya yang bikin. Statement-statement yang penting dibuat oleh Bung Hatta, dan Bung Karno yang menandatangani; dan saya selalu dilibatkan. Pokoknya, kami bertiga sama-samalah. Sebagai Menteri Penerangan, saya harus tahu isinya.

Di situ saya kadang membuat amandemen sedikit, tapi tidak mendasar. Statement yang penting-penting, entah tentang Uni Indonesia-Belanda dan segala macam, saya selalu dibawa, diajak bicara. Sebab, fungsi Menteri Penerangan memang itu. Dialah yang akan menjual itu roti ke masyarakat. Dia harus tahu apa itu isinya, basi atau tidak.

Kendati demikian, tidak bisa dikatakan bahwa sayalah yang mengendalikan mereka. Semua yang penting-penting diputuskan oleh Bung Hatta. Bung Karno tidak mau mengeluarkan sesuatu pernyataan kalau Bung Hatta belum setuju. Misalnya, dalam menghadapi persoalan yang keras, seperti pemberontakan PKI, Madiun Affair dan affair yang lain, itu Bung Hatta yang maju untuk menentukan politiknya.

Kita berkumpul sebagai kabinet, karena dulu kabinet parlementer. Perdana Menteri bisa mengerjakan dan bertanggung jawab. Hanya saja, dalam prakteknya Dwitunggal Soekarno-Hatta itu tidak kita tinggalkan. Jadi, ada kerjasama antara perdana menteri dan Dwitunggal.
Tentang Kartosuwiryo

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akan menyerahkan pemerintahkan Indonesia kepada RI, kecuali Irian Barat (sekarang Papua). Lama kita berunding, Soekarno, Hatta, dan lain-lain menerima, tapi dua orang tidak, yakni Agus Salim dan saya. Kalau soal Irian Barat tidak diputuskan, itu akan jadi soal yang akan mengacaukan dan menimbulkan kesulitan terus-menerus. Tapi kami berdua kalah suara.

Sesudah kembali dari Bangka ke Yogya, saya katakan kepada Bung Hatta, berat buat saya untuk jadi Menteri Penerangan lagi. Sebab, Menteri Penerangan harus menjelaskan pada rakyat kenapa Irian Barat ditinggalkan. Saya minta mundur –ini jabatan menteri yang ketiga kalinya saya pegang. “Saya mengerti,” kata Bung Karno. Tapi Bung Karno bilang, “Tidak bisa Natsir berhenti. Lebih baik sepuluh (10) menteri berhenti daripada satu (1) orang Natsir.” Itulah cara Bung Karno membujuk supaya saya jangan mundur.

Kemudian saya disuruh pergi ke mana-mana. Ke Pasundan, misalnya, untuk merapatkan hubungan kita dengan Negara Pasundan. Saya, yang sudah 17 tahun bermukim di Bandung, menghubungi Kartosuwiryo, karena saya telah dianggap orang Bandung. Kartosuwiryo, salah seorang murid HOS Cokroaminoto yang kemudian memimpin Darul Islam, sudah saya kenal waktu saya masih sekolah di Bandung. Waktu itu saya masih belajar pada Tuan A. Hassan, dan Kartosuwiryo pun, dari Garut, pulang-balik menemui Tuan Hassan. Tapi saya lebih dekat pada Tuan Hassan. Kadang-kadang kami –saya, Tuan Hassan, dan Kartosuwiryo– saling bertemu di sana.

Kontak dengan Negara Pasundan itu tetap saya kerjakan, walaupun bukan sebagai Menteri Penerangan lagi. Saya pergi dengan Sultan Hamengku Buwono IX atas permintaan Bung Hatta. Hamengku Buwono berunding dengan para menteri Pasundan, saya dengan masyarakatnya, termasuk dengan Kartosuwiryo. Waktu itu, sebenarnya saya sudah memusatkan pikiran pada pembangunan Partai Masyumi. Ketika DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) diproklamasikan, kebetulan saya sedang berada di Hotel Homan, Bandung. Saya sudah bertemu dengan Tuan Hassan, dan kemudian Tuan Hassanlah yang membawa tulisan tangan saya kepada Kartosuwiryo.

Surat itu sampai di tangan Kartosuwiryo tiga hari kemudian, pas ketika DI/TII diproklamasikan. Yah, terlambat. Itu namanya takdir Tuhan. Kenapa terlambat? Kartosuwiryo itu memang dijaga betul. Tidak sembarang orang boleh menemuinya. Orang-orangnya, para penjaganya, baru mengenal Tuan Hassan sesudah beliau memperkenalkan diri, “Saya Hassan, Hassan Bandung,” –itu setelah tiga hari menunggu. Kalaupun tidak terlambat, tidak mudah meyakinkan Kartosuwiryo. Bagi dia, yang berat menjilat ludah kembali. Itu kan sulit.

Saya bertemu dengan organisasi, dengan para pemimpinnya, di Bandung. Mereka bilang, kalau Kartosuwiryo sudah terima, mereka runduk. Tidak banyak cerita. Namun, Kartosuwiryo tidak memberi perintah untuk menyerah.

Hubungan kami dengan Kartosuwiryo pada masa sebelumnya rapat sekali. Bung Hatta juga selalu berhubungan dengannya. Soalnya, persetujuan Renville telah mengusir TNI “hijrah” dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Barat merasa ditinggalkan dalam perjuangan. Maka, Kartosuwiryo pun tampil untuk mempertahankan Jawa Barat. Waktu itu, Kartosuwiryo pulang balik ke Yogyakarta dan langsung menemui Bung Hatta.

Bung Hatta memberi bantuan supaya Kartosuwiryo bisa sedikit mendinginkan orang-orang Jawa Barat yang merasa ditinggalkan oleh Republik. Secara tidak resmi Bung Hatta membantu kalau Kartosuwiryo ke Yogya minta begroting (anggaran), bantuan makanan, atau keperluan sosial buat orang-orang yang di hutan.

Bung Hatta sedih melihat hasil persetujuan Renville yang menyebabkan Jawa Barat ditinggalkan oleh TNI. Itu kan gara-gara Perdana Menteri Amir Syarifuddin, yang tanpa pikir panjang memberi Jawa Barat begitu saja kepada Belanda. Bung Hatta sendiri sebenarnya tidak setuju, tapi karena kabinet bukan kabinet presidensial lagi, ya, apa boleh buat.

Jadi, begitulah peranan saya dalam membantu menyelesaikan kasus Darul Islam. Ya, tidak berhasil. Sesudah kegagalan itu, hubungan masih tetap berjalan terus dengan baik. Belakangan, sesudah kabinet saya jatuh, Dokter Sukiman yang pegang kabinet. Dan sejak itu Kartosuwiryo bilang, “Dari sekarang, tidak ada hubungan lagi dengan RI.”

Setelah tidak menjabat menteri penerangan, saya aktif di Masyumi. Waktu di parlemen, tatkala KMB yang mengakui 15 negara bagian telah disepakati, saya menjabat Ketua Fraksi Masyumi. Salah satu negara bagian yang diakui adalah negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogya.

Mulanya saya diminta oleh Bung Hatta pergi ke Yogya untuk menjadi Perdana Menteri. Saya tidak mau. Biarlah orang Yogya saja, kata saya. Saya sudah terikat di Jakarta, di Partai Masyumi. Masyumi sebagai alat perjuangan, saya anggap lebih penting daripada suatu Negara Bagian.

Menyelamatkan Republik
Yogyakarta, sesudah KMB, menjadi Negara Bagian. Tapi kami tetap bertekad mengembalikan RI seperti sedia kala. Saya berbicara dengan fraksi-fraksi, seperti Kasimo dari Partai Katolik, Tambunan dari Partai Kristen, dan sebagainya. Dari situ saya mendapat kesimpulan bahwa mereka, negara-negara bagian itu, mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya, asal jangan disuruh bubar sendiri.

Sepanjang dua setengah bulan saya melakukan lobby. Tidak mudah. Terlebih dengan Negara-negara bagian di luar Jawa. Umpamanya dengan Negara Bagian di Sumatera dan Madura. Setelah semua selesai, saya adakan “mosi integral” yang kabur-kabur, begitulah, ha ha ha…. Kabur, sebab kita tengah menghadapi Belanda. Jangan sampai nanti Belanda bikin kacau lagi. Belanda tidak boleh tahu ke mana perginya rencana itu. Sesudah itu saya perlu datang ke Yogya, yang ternyata tidak mau membubarkan diri. Lantas saya katakan bahwa kita punya program menyatukan kembali semuanya. Kita bayar semua ini dengan sama-sama membubarkan diri. Walaupun beberapa pemimpin sudah setuju, masyarakatnya belum mau; karena harga diri mereka tersinggung.

Sampai pukul tiga dinihari kami membicarakan soal itu dengan sejumlah jurnalis, orang-orang penting, dan para pemimpin di Yogya. Ada yang bilang, “Kalau kita memulihkan keadaan dengan cara membubarkan diri, apa tidak sulit nanti? Akan hilang negara kita.” Wah, itu masuk akal juga.

Lantas saya katakan, kita punya program, yakni program mempersatukan kembali. Ada dua alternatif untuk melaksanakannya. Pertama, kita berperang dulu dengan semuanya, dengan Negara Pasundan, Negara Madura dan lain-lain. Mereka semua akan kalah, dan kita menjadi satu. Alternatif kedua, kita tidak perlu berperang. Kita ajak mereka membubarkan diri dengan maksud untuk bersatu. Nah, kita, Negara Yogya ini punya Dwitunggal Soekarno-Hatta. Mereka tidak.

Saya katakan lagi, “Dalam sejarah jangan kita lupakan faktor pribadi. Mutu pribadi orang itu menunjukkan ‘siapa itu’ Soekarno-Hatta. Tidak akan ada yang bisa mengatakan ‘tidak’ kalau kita majukan nama Soekarno-Hatta untuk menjadi Presiden dan Wakil Presdien RI. Sedangkan kita, para pemimpin ini, diam sajalah mengikuti. Kalau diperlukan, ya, dipakai; dan kalau tidak, ya, tidak apa-apa.

Pokoknya, tidak ada satu pun dari Negara-negara Bagian itu yang akan menolak Soekarno-Hatta menjadi pemimpin. Di sinilah fungsi Soekarno-Hatta untuk mempersatukan, untuk memproklamasikan, dan untuk mempersatukan kembali.

Setelah “mosi integral” berhasil, saya dipercaya jadi Perdana Menteri, satu hal yang semula tidak saya pikirkan. Saya juga heran. Asa Bafagih, wartawan Harian Merdeka, bertanya pada Soekarno tentang siapa yang akan jadi perdana menteri. Kata Soekarno, “Ya, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi. Mereka punya konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi.”

Akan tetapi, seperti yang terlihat dengan sangat jelas, ternyata menyusun kabinet itu tidak mudah. Tawar-menawarnya susah sekali. Yang paling sulit adalah mendapatkan persesuaian dengan PNI. Sampai-sampai saya mau kembalikan itu mandat pada presiden. Akhirnya kabinet bisa tersusun, tanpa PNI –ini atas persetujuan Bung Karno.

Begitu pun, perlu saya katakan, sewaktu jadi Perdana Menteri, banyak sekali persoalan yang harus dihadapi. Misalnya, menyelesaikan senjata yang ada di tangan para sukarelawan dari berbagai ideologi. Tadinya mereka memiliki senjata itu secara legal, karena sama-sama berjuang mempertahankan Republik. Mereka adalah salah satu unsur perjuangan. Sesudah kita merdeka, praktis mereka prei.

Laskar Hizbullah, umpamanya, setelah kemerdekaan kembali ke pesantren dengan inisiatif sendiri. Mereka punya pesantren. Bagi mereka, pesantren lebih penting daripada duduk-duduk pakai seragam. Bagi mereka, ya, buat apa lagi. Belanda sudah lari. Mereka menganggap tugas sudah selesai. Padahal dari kacamata politik, barisan mereka itu adalah suatu kekuatan. Mestinya jangan dilepaskan begitu saja. Tapi, ya, itulah. Mereka kan terdiri atas para santri dan kiai yang umumnya cuma punya “prasangka baik”. Bahkan husnu dzon (prasangka baik) itu terlampau berlebihan, sehingga kekuatan yang ada di tangan -secara politis- dilepaskan begitu saja.

Saya waktu itu membuat pengumuman: “Mari kita kembali ke Republik”. Pengumuman itu ditujukan kepada kaum Darul Islam, orang-orang PKI, juga kepada gerombongan MMC (Merapi Merbabu Complex). Di Sumatera Utara juga ada Laskar Harimau Liar. Mereka sama saja, yakni gerilyawan yang turut berperang. Nah, marilah kembali. Bacalah maklumat saya itu. Ternyata, pelaksanaannya tidak seperti yang diinginkan. Sebab hal tersebut berkenaan dengan good will TNI -tentara resmi Republik Indonesia- untuk menerima mereka kembali dan menerima senjata mereka sebagai teman seperjuangan.

Begitulah… Karena senjata mereka diambil begitu saja, maka timbullah bentrokan-bentrokan. Itu antara lain terjadi di Indramayu dan Tegal, seperti juga yang dialami oleh Amir Fatah, salah seorang pimpinan Darul Islam. Jadi, ada yang ditangkap dan dibawa ke Bandung. Padahal, maksud kita tidak begitu. Bukan untuk ditangkapi. Melainkan menciptakan persatuan. Yang saya inginkan adalah agar mereka kembali ke pangkuan Republik. Mereka bisa dimasukkan ke dalam tentara, jadi polisi, lurah, masyarakat sipil. Kalau mau jadi tentara, ya, tentara Republik Indonesia. Bukan tentara Darul Islam. Jadi, pelaksanaan maklumat itu gagal. Ini belum disadari betul oleh tentara Republik yang resmi. Mungkin politik ini terlampau tinggi untuk dipahami oleh serdadu-serdadu itu.

Memang kemudian ada pengumuman tentang “pengurangan kekuatan angkatan bersenjata”. Soalnya, tentara terlampau banyak. Jadi kita ini tidak ada fulus untuk menggaji mereka semua. Kenapa mengundang mereka agar bergabung ke dalam tentara Republik, kalau tidak ada biaya? lyalah, untuk tahap pertama mereka bergabunglah dulu. Nanti, kita adakan seleksi.

Dengan demikian, program itu tidak bisa dilaksanakan sekaligus. Pelaksanaannya satu demi satu. Andaikan saya diberi waktu enam bulan untuk mengadakan suatu pendekatan step by step, saya rasa akan berhasil. Tampaknya, waktu itu keadaan tidak mengizinkan. Kelemahan kebijaksanaan itu adalah karena tidak dipahami oleh orang, oleh tentara. Juga karena mereka yang tadinya berperang, kurang diberi waktu untuk menyadari.

Adapun tentang tuntutan otonomi Aceh, saya sudah jelaskan kepada Tengku Daud Beureue-eh, tokoh ulama dan pejuang yang disegani di Tanah Rencong. Tuntutan otonomi sebagai propinsi tersendiri masih perlu dibicarakan di Pusat. Sedangkan Aceh tetap pada tuntutannya. Makanya saya katakan lebih baik saya mengundurkan diri.

Sebenarnya, ada dua alternatif. Pertama, Pemerintah Pusat terpaksa melakukan tindakan kekerasan, dan kedua, saya meletakkan jabatan. Setelah saya pikir-pikir, saya tak sampai hati memerangi Aceh. Lalu bicara melalui radio bahwa Pemerintah akan mengajukan RUU Otonomi kepada parlemen.

Permainan Soekarno
Setelah itu, muncul permainan di parlemen yang menyebabkan kabinet saya jatuh. Ya, karena ulah Soekarno dan PNI. Jadi, tidak fair itu. Makanya, kabinet saya mengundurkan diri. Itu lebih baik. Saya tidak mau dipermainkan begitu.

Coba bayangkan, sudah dua kali kami ditinggalkan dalam pertemuan dengan parlemen. Dicibir-cibirkan kami. Mereka suruh kami mengadakan pertemuan untuk membahas masalah pembubaran perwakilan-perwakilan DPRD. Waktu itu, di semua dewan di daerah, Masyumi jadi mayoritas.
Mulanya dewan itu dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 39, produk KNIP di Yogya. Kaum oposisi, PNI, meminta supaya dewan daerah ini dibubarkan. Kabinet tidak keberatan, dengan cara menyerahkan penanganan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Assaat. Selanjutnya, bagi kabinet, jika DPRD dibubarkan, hendaklah terlebih dulu dibuatkan undang-undang penggantinya, supaya tidak terjadi kevakuman. Tapi pihak oposisi tidak sabar.

Saya, yang bersama kabinet hendak memberikan keterangan kepada DPR, diboikot oleh mereka dalam sidang DPR. Mereka datang juga ke gedung DPR, tapi tidak duduk di kursi yang tersedia. Mereka tertawa-tawa di pintu-pintu DPR, sehingga jumlah kursi yang diduduki tidak memenuhi quorum. Ini namanya tidak mematuhi aturan main yang ada. Main tenis tanpa net!

Pangkal “permainan” Soekarno itu bermula dari masalah Uni Indonesia-Belanda sekitar soal Irian Barat (kini Papua). Terbetik berita bahwa Presiden Soekarno akan menyampaikan pidato maulid Nabi Muhammad Saw. Di situ dia akan menuntut agar Irian Barat dikembalikan pada Republik sebelum Januari 1951. Uni Indonesia-Belanda akan dibubarkan secara unilateral. Saya meminta kepada Presiden agar diberi kesempatan membaca naskah pidato itu terlebih dahulu. Saya menginginkan agar pembatalan Uni hendaknya jangan dimasukkan dalam pidato Maulid. Soekarno merasa dihalang-halangi.

Ketika diminta menjadi formatur kabinet, ada kesepakatan antara saya dan Soekarno bahwa dalam kabinet parlementer, untuk soal-soal politik yang penting, hak pengambilan keputusan ada di tangan kabinet dengan persetujuan parlemen. Saya mengusulkan agar masalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda dibicarakan terlebih dahulu dalam kabinet, dan saya meminta agar Presiden berkenan hadir. Caranya, untuk menjaga wibawa Presiden, para anggota kabinet lah yang datang ke istana. Ini, walaupun dengan muka merah padam, Soekarno setuju.

Dalam rapat kabinet, dari voting yang dilakukan, tercatat ada 12 suara yang setuju pembubaran Uni diadakan dalam sidang gabungan menteri-menteri Uni nanti pada pertengahan tahun 1951. Sedangkan tiga suara memilih pembubaran secara unilateral. Dari hasil voting itu pun, saya katakan, bahwa persoalan tersebut masih akan dibicarakan lagi di parlemen. Dari kejadian ini, dapat dipahami jika Presiden Soekarno merasakannya sebagai pukulan terhadap kewibawaannya, satu hal yang tak bisa dimaafkan. Sekitar waktu itulah Soekarno mengatakan bahwa kedudukannya sebagai Presiden tidak lebih dari stempel karet.

Saya mengembalikan mandat kepada Presiden, dan Soekarno mengangguk sembari berkata begini: “Saya sudah duga sejak semula,” dalam bahasa Belanda. Sejak itu, saya terus aktif di Masyumi. Saya kan jadi Ketua Fraksi Masyumi. Soekarno pun semakin berkilah, dan keadaan kian tambah berlarut-larut. Soekarno malah kemudian mulai berani melanggar UUD.

Sama-samalah PRRI
Pada suatu ketika, kami bertiga -saya, Syafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap- saling bertemu. Dua minggu kami menimbang-nimbang kemungkinan mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Siapa yang punya gagasan lebih dulu? Ya, sama-samalah. PRRI itu dibicarakan bersama wakil komandan-komandan. Kami datang betul-betul dengan niat untuk mencari penyelesaian. Mereka, dipimpin Dahlan Djambek, kan datang ke sana.
Sebelumnya, saya sudah menulis surat kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo supaya diambil tindakan yang perlu untuk menghadapi masalah itu. Pada waktu itu, komandan-komandan militer sudah menguasai propinsi-propinsi. Ajaklah mereka berunding. Panggil mereka ke Pusat atau kirim orang untuk menanyakan duduk perkaranya. Jadi, sebenarnya, itu tidak meletus begitu saja.

Itu dimulai dengan kegagalan Munas pertama, yang bermaksud mempersatukan Soekarno-Hatta, dan disusul dengan kegagalan Munas kedua, yang membahas ekonomi yang sudah payah. Dalam keadaan seperti ini, Perdana Menteri dan kabinetnya tidak berbuat apa-apa. Waktu itulah Simbolon dengan Dewan Gajahnya, di samping ada juga Dewan Banteng dan Dewan Garuda, artinya militer ini, mengambil oper pemerintahan dari gubernur-gubernur. Bayangkan, prajurit mengurus negara… Kami menjalin kontak pribadi dengan mereka secara informal. Kami juga menanyakan kemungkinan mempersatukan kembali negara kita ini. Lalu diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat.

Karena Soekarno sudah melanggar UUD, kami mengajukan usul agar dibuat kabinet yang dipimpin oleh Hatta sebagai Perdana Menteri dan Hamengku Buwono sebagai wakilnya. Kabinet yang ada sekarang perlu menyerahkan mandat kepada Presiden, lalu dibuat kabinet baru. Presiden tetap Presiden. Jadi, kami ini ingin kembali ke UUD, dan, yang penting, bagaimana menyatukan negara ini kembali.

Kami memberi ultimatum. Kalau dalam tempo lima hari terhitung sejak 10 Februari 1958 dari Jakarta tidak ada jawaban, berarti kami bebas dari kewajiban taat kepada pemerintah yang melanggar Undang-undang Dasar. Tahu apa yang terjadi kemudian? Kabupaten Painan di bom. Kami dijatuhi mortir dan segala macamlah… Jadi, ya, kami bebas. Lantas, kami umumkanlah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Pada waktu itu pun, kami menyatakan, kalau suatu saat Pemerintah Pusat di Jakarta mau membubarkan kabinet dan kembali ke UUD -dengan memberi mandat kepada Hatta-Hamengku Buwono IX- maka kami menyerahkan kembali kewajiban taat dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada Pemerintah. Jadi, ini bukan mengambil kekuasaan. Tidak. Sama sekali tidak. Kembali ke UUD itu yang penting.

Walaupun begitu, kami betul-betul bikin pemerintahan. Betul-betul seperti kondisi pemerintahan di Jakarta, malah, pemerintahan rakyat. Kami sungguh-sungguh mau serius, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya, tiap-tiap orang disumpah di hadapan rakyat. Dan sumpah itu bukan main-main.

Sebutlah gerakan itu pemberontakan karena kami melepaskan diri dari Pemerintah, tapi itu bukan untuk kepentingan sendiri. Kami ingin kembali ke UUD. Kita tunduk sama-sama. Apa itu pemberontak namanya? Ha? Syafruddin sendiri sudah mengatakan, kalau Pemerintah di Jakarta mau kembali ke UUD yang dilanggar itu, kami bersama-sama akan menyerahkan kembali semuanya kepada Pemerintah. Sebab, kita memerlukan suatu budaya taat kepada UUD. Soekarno sudah melanggar, dan komunis malah terus memasukkan paham mereka sehingga memperoleh kekuasaan.

Politik dan Dakwah
Pada mulanya saya kembali dari PRRI ke Jakarta baik-baik saja. Tak berapa lama, kami mau diperiksa. Saya dipindahkan ke daerah di antara Puncak dan Bogor. Lantas dipanggil lagi ke Jakarta oleh Nasution. Ada yang menjaga kami, supaya kami aman, katanya. Ternyata kemudian, saya dikirim ke Batu, Jawa Timur; Syafruddin Prawiranegara ke Kedu, Jawa Tengah, dan Burhanuddin Harahap ke Pati, Jati, Jawa Tengah. Jadi, kami dipisah. Kalau Pak Soemitro Djojohadikoesoemo lari ke luar negeri.

Waktu ditahan, saya bertemu dengan mereka yang ditahan bukan karena masalah PRRI. Mereka sama sekali tidak terlibat PRRI, melainkan hanya dicurigai. Waktu itu PKI kan sudah memegang Soekarno. Politiklah yang menyebabkan kami yang sudah mendapatkan amnesty kembali dijadikan orang tahanan. Di dalam tahanan, orang yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Sutan Sjahrir belajar sholat di situ. Dialog-dialog tentang politik kenegaraan ada juga, sekadar dialog di antara kami. Kami juga mendapat kiriman buku bacaan.

Namanya juga di dalam tahanan, ada saja peristiwa yang lucu. Mula-mula kami diantari makanan dan kemudian disuruh mengambil sendiri. Lantas, di antara kami ada yang tidak mau mengambil makanan itu. Ya, saya dan beberapa teman. Kami mogok makan. Lama-kelamaan, lebih banyak yang mogok daripada yang tidak mogok makan. Yang tidak mogok makan cuma empat orang. Kami mogok makan karena dapat kiriman makanan dari rumah, walaupun tidak banyak. Makanya, kadang-kadang kami masak sendiri. Saya kan sudah terbiasa masak sendiri sejak kecil. Jadi, ya, tidak ada masalah.

Oh, ya, dari balik jeruji penjara saya juga sempat membantu Orde Baru. Waktu itu saya masih di karantina di rumah tahanan Keagungan nomor 62. Pimpinan Kostrad (maksudnya Soeharto-pen) menyuruh seseorang untuk mendatangi saya. Orang suruhan itu kenal dengan keponakan saya. Dia ipar dari keponakan saya yang bekerja di Departemen Penerangan. Saya ditanyai bagaimana cara membawa utusan ke Malaysia, sedangkan hubungan kita dengan Negeri Serumpun itu belum baik.

Utusan itu, antara lain, Ali Moertopo dan Leonardus Bernardus “Benny” Moerdani. Malaysia tidak keberatan kalau ada utusan ke Kuala Lumpur. Siapa yang akan menerima, tidak jelas. Waktu itu, Tengku Abdul Rahman meninggalkan Kuala Lumpur, satu hari sebelum delegasi Indonesia datang. Jadi, seolah-olah Malaysia mengelak, tidak mau menerima.

Saya kenal dengan Tengku Abdul Rahman. Kenal baik. Waktu memperjuangkan kemerdekaan Malaysia dari Inggris, dia pernah datang ke Indonesia, dan bertemu dengan saya dalam satu resepsi. Saya ambil kesempatan untuk menulis dengan tangan dalam tahanan. “Ini ada niat baik dari Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia… Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.” Punt, titik. Tidak banyak cerita. Waktu itu, Tengku Abdul Rahman masih menjabat Perdana Menteri Malaysia, bahkan juga sebagai Bapak Malaysia.
Surat itu diberikan kepada Sekretaris Pribadi Tengku oleh delegasi tadi, dan si sekretaris mengantarkannya kepada Tengku Abdul Rahman. Segera setelah Tengku membaca surat tulisan tangan saya.Tengku bilang: “Datanglah mereka besok di tempat saya.” Spontan. Padahal, tadinya, tidak berniat menerima utusan itu.

Tapi pembebasan saya dari tahanan, lama sesudah itu, dan bukan lantaran jasa tersebut. Saya juga tidak terlalu mengharapkan yang macam itu; di samping tidak merasa sangat berjasa.
Sebagai ustadz berpendidikan Barat dan terjun ke politik, akhirnya saya “lari kembali” ke dakwah. Saya lihat, dunia pendidikan memang sudah digarap oleh banyak orang. Dulu kan saya pernah mendirikan sekolah. Kalau saya bikin sekolah, cuma satu sekolah yang bisa saya urus. Dari pagi sampai malam habis waktu untuk satu sekolah. Maka, lebih baik urusan sekolah itu diserahkan kepada mereka yang bikin sekolah, seperti pesantren atau Muhammadiyah. Lalu, mereka kami bantu saja. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang berdiri tahun 1967, memberi usul-usul kepada mereka. Sehingga ada kerja sama dan ini lebih bermanfaat.

Bagi saya, politik dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisian dari keping uang yang sama. Kalau kita berdakwah, dengan membaca al-Qur’an dan Hadits -itu berpolitik. Jadi, dulu berdakwah lewat politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah. lya, mengaji politik, begitulah. Saya merasa bahwa DDII tidak lebih rendah daripada politik. Politik tanpa dakwah hancur. Lebih dari itu, saya tidak bisa mengambil sikap diam.

Adakah sesuatu yang belum tercapai? Hingga sekarang ini, yang belum tercapai sama seperti keinginan saya waktu jadi Perdana Menteri: orang-orang yang rukun, beragama, ada tatsammuh, toleransi antara umat beragama yang satu dengan umat yang lain, itu ndak tercapai. Iya, Baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur (Negara sejahtera yang penuh ampunan Allah), itu yang ndak atau belum juga tercapai… (Agus Basri, swaramuslim.net).*

Satu Tanggapan

  1. […] Mengenang Moh. Natsir : Mujahid Dakwah Legendaris,  Agus Basri. SukaBe the first to like this post. […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: