Kenaikan Harga: Perspektif Islam

KENAIKAN harga-harga kebutuhan pokok, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, penyebab utamanya adalah pemerintahan yang korup. Kondisi tersebut tengah terjadi di negeri kita. Di satu sisi, harga-harga melambung tinggi, di sisi lain praktek korupsi, suap-menyuap, dan mafia (termasuk mafia peradilan) marak terjadi dan belakangan banyak terungkap.

Terungkap sudah, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maraknya rawan daya beli, masih banyaknya pengangguran, serta kemiskinan yang masih merajalela bersumberkan satu hal: pemerintahan korup. Para pejabat sibuk dengan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, sibuk memperkaya diri, sibuk pula kasak-kusuk demi kenaikan pangkat dan gaji, mengakibatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Pejabat korup telah mengkhianati amamah dan mengabaikan urusan rakyat.

Menurut Al-Maqrizi dalam bukunya Iqthatsul Ummah bi kasyfil Ghummah atau Menolong Rakyat dengan Mengeluarkan Sebab-Sebab Penyakitnya, penyebab inflasi terutama karena administrasi pemerintahan yang korup. Al-Maqrizi mengungkapkan pendapatnya itu tidak lepas dari pengalamannya sebagai seorang muhtasib (pengawas pasar) pada periode Circasian atau Burji Mamluk (784-922/1382-1517). Ia melihat maraknya praktek korupsi, kebijakan pemerintah yang buruk, dan administrasi yang lemah membuat keadaan ekonomi tak terkontrol. Akibatnya, kepentingan-kepentingan rakyat tidak terakomodasi dan akhirnya bahan makanan pun menjadi langka.

Kenaikan harga adalah hal yang wajar, misalnya karena “hukum ekonomi” –barang langka harga naik, permintaan bertambah pasokan berkurang, dll. Namun, yang tidak wajar jika kenaikan harga itu ternyata akibat korupnya pemerintahan/pejabat negara.

Pada masa Rasululullah Saw juga pernah terjadi kenaikan harga. Namun, masalah harga barang/jasa pada masa rasul diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tugas pemerintah adalah mengawasi mekanisme pasar itu agar berjalan fair, tidak ada penimbunan, mafia, dan monopoli, agar harga-harga tetap terkendali, bahkan murah.

Ahmad bin Hambal, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Ia berkata, “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah zaman Rasulullah saw. Orang-orang berkata “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami” Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.

Hadist tersebut menjadi rujukan sebagian pemikir Muslim untuk pembenaran bahwa harga ditentukan pasar. Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Safi’i, menyatakan bahwa pemerintah tak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Sedangkan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang argumentator Mazhab Hambali, menulis bahwa pemerintah tak memiliki wewenang untuk mengatur harga. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun harga yang mereka sukai.

Ibnu Qudamah mengutip hadist yang diriwayatkan Abu Daud yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan, ada seorang laki-laki datang lalu berkata, “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab, “(tidak) justru biarkan saja”. Kemudiaan beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab, (tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.”

Jika Rasul mengikuti kehendak sahabat, niscaya akan terjadi: antrean, spekulasi, pasar gelap, penimbunan, dan sebagainya. Bagaimana nasib kaum miskin? Ada Baitul Mal yang akan membantu fakir miskin sehingga yang kaya tetap membayar sesuai harga pasar.

Dari hadis tersebut Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ada dua alasan harga tidak diperkenankan diatur oleh pemerintah. Pertama, Rasulullah Saw tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pandangan Ibnu Qudamah tersebut sama dengan Abu pandangan Hafz al-Akbari, Qadi Ya’la, Nejatulah Sidiiqi yang memberikan kepercayaan kepada pasar untuk menentukan tingkat harga. Tetapi beberapa pemikir ekonomi Muslim, seperti Maliki Said bin Usayyib, Rabi’ah bin Abdul Rahman, dan Yahya bin Sa’id, menyetujui penetapan harga maksimum kepada para penyalur barang. Tetapi Abu Hanifah menyatakan penetapan harga diperlukan untuk melindungi masyarakat yang menderita diakibatkan kenaikan harga.

Ibnu Taimiyah menafsirkan hadist mengenai harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar sebagai kasus khusus, bukan aturan umum. Alasan mengapa Rasululullah saw menolak menetapkan harga, menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Penetapan harga akan mengurangi pasokan barang ke Madinah karena tingkat harga barang di Madinah didasarkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan pedagang dalam memenuhi kebutuhan barang penduduk Madinah dari negeri tetangga. Maka, kontrol apa pun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan pasokan barang dan memperburuk perekonomian Madinah.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan, Rasululullah Saw juga pernah menetapkan harga secara adil. Pertama, Rasulullah Saw mendekritkan bahwa harga budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan dan mengurangan. Kedua, ketika ada perselisihan antara dua orang, antara pemilik pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, dan pemilik tanah. Rasululullah Saw memerintahkan untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dengan harga yang adil. Tetapi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa, akhirnya Rasulullah Saw membolehkan pemilki tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi kepada pemilik pohon.

Islam tidak menentukan sistem yang paling benar dalam masalah harga, apakah harga yang tentukan pasar sepenuhnya atau ditetapkan pemerintah.

Pada masa pemerintah Umar bin Khattan, harga lebih ditentukan pemerintah oleh karena keadaan-keadaan tertentu. Dalam Al-Muwatta’, Yahya menyampaikan dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Said bin al-Musayyab, bahwa Umar bin Khattab melewati Hatab bin Abi Baltha’a yang sedang mengobral anggur kering di pasar. Umar berkata kepadanya, “Naikkan harga atau tinggalkan pasar kami”. Penetapan harga oleh Umar di saat itu disebabkan harga obral (menurunkan harga) akan merugikan pedagang anggur lain di pasar Madinah.

Dilain pihak saat masa paceklik di daerah Hijaz, harga barang kebutuhan pokok membumbung tinggi, tetapi Umar tidak menetapkan harga barang supaya diturunkan. Untuk mengatasi masalah ini, Umar mengirim bahan makanan untuk penduduk Hijaz dari Mesir dan Syam. Akhirnya meningkatnya jumlah bahan makanan di Hijaz menjadikan harga bahan makanan menjadi turun. Dalam hal ini Umar mengakhiri krisis tanpa harus menetapkan harga.

Kalau merujuk dari hadits Rasululullah Saw, pemikiran Khulaurrasyidin, dan beberapa ekonom Muslim mengenai harga. Penetapan harga oleh pemerintah lebih dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang berhubungan langsung dengan kondisi rakyat. Bukan semata-mata kepentingan pemerintah, apalagi pemerintahan yang disinyalir Al-Maqrizi –pemeritahan yang korup! Wallahu a’lam. (Data dari berebagai sumber).*

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: